KOTA BANJAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Banjar menyatakan kesiapannya untuk dilakukan penyesuaian atau pemotongan tunjangan dewan di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Banjar, Budi Kusmono, S.E., M.M., menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan empati terhadap kondisi fiskal daerah saat ini.
“Kami dari Fraksi PKS tidak keberatan dilakukan penyesuaian besaran tunjangan, karena kondisi keuangan daerah saat ini memang sedang sulit,” ujarnya.
Menurut Budi, kebijakan penyesuaian tunjangan dewan dinilai sebagai langkah realistis agar anggaran daerah dapat dialokasikan secara lebih prioritas, terutama untuk sektor pelayanan dasar masyarakat dan program-program yang berdampak langsung bagi warga.
Ia menambahkan, Fraksi PKS berharap kebijakan efisiensi anggaran dapat dilakukan secara menyeluruh dan proporsional, tidak hanya menyasar satu sektor, tetapi juga diikuti dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan transparan.
Pernyataan tersebut menjadi sikap resmi Fraksi PKS DPRD Kota Banjar dalam merespons tantangan keuangan daerah, sekaligus menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.